Sejarah Lahirnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

  • 01 Juni 2019
  • Dibaca: 68 Pengunjung
Sejarah Lahirnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip. Pancasila merupakan rumusan pedoman hidupberbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat indonesia. Sebelum ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila,  lima sila dalam Pancasila mengalami beberapa perubahan dalam perumusannya berdasarkan catatan sejarah. 

Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari terdesaknya Nippon (Jepang) kian terdesak oleh pasukan Sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Tindakan darurat wajib dilakukan sesegera mungkin, termasuk terkait wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Hingga akhirnya Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso harus bergegas untuk menentukan nasib Indonesia yang cepat atau lambat pasti akan menjadi sasaran terkam Sekutu. 

Langkah awal yang dilakukan dalam mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah badan yang bernama Dokuritsu Junbi Cosakai inilah nama lain dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di dalamnya masih ada orang Jepang ikut menjadi bagian. BPUPKI baru diresmikan pada 29 April 1945, sedangkan pelantikan para anggotanya dilakukan hampir sebulan kemudian, 28 Mei 1945.


Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepangakan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningratdengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.


Setidaknya ada 12 anggota yang berpidato di sidang pertama, salah satunya M. Yamin. Ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Di sinilah M. Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Pada hari ketiga sidang pertama itu, Mr. Soepomo juga mengungkapkan rumusan serupa, yang diberi nama "Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Mufakat dan Demokrasi
  4. Musyawarah
  5. Keadilan Sosial

Di hari terakhir, pada 1 Juni 1945, tepat hari ini 74 tahun lalu, Sukarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari :

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan M
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Inilah hari lahir Pancasila. Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai, karena beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis, salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam, meskipun hal ini bukanlah persoalan yang baru (Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, 1987:232).

Karena alasan yang tersebut di atas, maka dibentuklah Panitia Sembilan untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. 

Setelah melalui berbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot pada sidang Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari: 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Sejarah singkat Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2,5 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia(Kusuma R.M. A.B, 2004). Bahkan Bung Hatta sendiri mengemukakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan ciptaan Bung Karno pasca Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika mendesain Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika disisipkan ke dalamnya.

Secara resmi lambang ini digunakan dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yg dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid ke-2 (1913-1978). Pada sidang tersebut mengemuka banyak usulan rancangan lambang negara, selanjutnya yang dipilih adalah usulan yang diciptakan Sultan Hamid ke-2 & Muhammad Yamin, dan kemudian rancangan dari Sultan Hamid yang akhirnya ditetapkan (Yasni, Z, 1979).
Karya Mpu Tantular tersebut oleh para founding fathers diberikan penafsiran baru sebab dianggap sesuai dengan kebutuhan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, etnis, ideologi politik, budaya dan  bahasa. Dasar pemikiran tersebut yang menjadikan semboyan “keramat” ini terpajang melengkung dalam cengkeraman kedua cakar Burung Garuda. Burung Garuda dalam mitologi Hindu ialah kendaraanDewa Vishnu (Ma’arif A. Syafii, 2011).
 
Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muh.Yamin harus diingat sebagai orang yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa memang dikenal sudah lama bersentuhan dengan segala hal yang berkenaan dengan kebesaran Majapahit (Prabaswara, I Made, 2003). Konon, di sela-sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh. Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian. Namun I Gusti Bagus Sugriwa (temannya dari Buleleng) yang duduk di sampingnya sontak menyambut sambungan ungkapan itu dengan “tan hana dharma mangrwa.” Sambungan spontan ini di samping menyenangkan Yamin, sekaligus menunjukkan bahwa di Bali ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu masih hidup dan dipelajari orang (Prabaswara, I Made, 2003). Meksipun Kitab Sutasoma ditulis oleh seorang sastrawan Buddha, pengaruhnya cukup besar di lingkungan masyarakat intelektual Hindu Bali.
 

Membahas perihal semboyan tanah air kita Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah memiliki arti ‘Beraneka satu itu’. Semboyan ini tanpa kita sadari telah melekat pada diri kita masing-masing sejak diperkenalkan di bangku sekolah maka sejak itu pula ‘Bhinneka Tunggal Ika’ tak hanya sekadar semboyan tetapi telah menjadi pemersatu jiwa putra dan putri bangsa ini.

Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan sebuah karya sastra agama atau kakawin Jawa kuna yaitu kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, seorang bujangga yang hidup pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit dibawah kekuasaan Prabu Rajasanagara atau Raja Hayam Wuruk. Sepenggal kalimat tersebut pada mulanya adalah bentuk rasa toleransi dari seorang Mpu Tantular yang merupakan penganut Buddha Tantrayana yang hidup dilingkungan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Siwa.

Berikut adalah kutipan yang berasal dari kakawin Sutasoma pada pupuh 139, bait 5:

Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Yang memiliki arti :

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

(kim12/akz). sumber : google

 



 

  • 01 Juni 2019
  • Dibaca: 68 Pengunjung

Artikel Lainnya

Cari Artikel